- "Kajian Tradisi Administrasi di Indonesia: Studi Kasus Sistem Administrasi di Kerajaan Bugis" by @AndiYani [Diskusi PPI Utrecht]
-
Adanya kecenderungan untuk homogenisasi sistem pemerintahan, padahal dalam pemerintahan sosial itu tidak harus linier dan homogen.
-
Kendala aplikasi sistem administrasi barat di negara berkembang: kendala budaya; rendahnya kapasitas SDM dan organisasi.
-
Dampaknya: Para birokrat hanya mengikuti perubahan struktur namun tidak menerapkan perubahan nilai baru dalam reformasi birokrasi.
-
Budaya lokal harus diperhatikan! Karena pola perilaku di sebuah sistem budaya sebuah bangsa sangat mempengaruhi budaya pemerintahan.
-
Yang lebih penting lagi adalah setiap bangsa cenderung memiliki keunikan budaya; misal jk ditinjau dari sisi 'individualism','masculanity..
-
Bagaimana sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya kerajaan Bugis?
-
Kerajaan Bugis dimulai berdasarkan kontrak sosial antara rakyat (yang diwakili pemimpin mereka) dengan 'Tomanurung' ('orang dr langit')
-
Perjanjian (kontrak sosial) tsb diikuti adanya hak & kewajiban bagi masing2 pihak. Sanksi atas pelanggaran juga bisa diterapkan kpd penguasa
-
Oleh karena itu, rakyat di kerajaan Bugis memiliki hak untuk memakzulkan penguasa secara resmi.
-
Bagaimana tradisi administrasi Bugis? Tradisi negara Bugis adl hub kontrak sosial. Kekuasaan rakyat (melalui representasinya) setara dg raja
-
Dalam Lontara Latoa: Raja tdk memiliki arti yang terlalu penting dibandingkan rakyat.
-
Rakyatlah yang mendudukkan raja pada tempat kemuliaan. Oleh karena itu RAJA berkeWAJIBan memBERIkan seluruh HIDUPnya BAGI kepentingan RAKYAT
-
Di Kerajaan Bugis (abad 15),anak raja tdk otomatis jd raja.Raja ttp hrs dipilih rakyat.Inilah bukti adanya demokrasi sjk dulu di Indonesia!
-
Bagaimana hubungan Negara dg institusi politik? Kerajaan Bugis tdk mengenal pmisahan kekuasaan.Kekuasaan politik lbh personal drpd institusi
-
Kerajaan Bugis mmiliki sistem SELEKSI dlm memilih pegawai negara dan pemimpin publik.Ini bukti lain adanya demokrasi di Indonesia sjk dulu!
-
Indikator utama dalam menyeleksi pegawai: Memiliki karsa (inisiatif berbuat kebajikan);jujur; kaya (tidak kehabisan usaha)
-
Bagaimana akuntabilitas dibangun? RAKYAT berHAK memPROTES kebijakan RAJA!
-
Selain melalui pemakzulan raja, solusi lain atas adanya masalah adalah rakyat memilih berpindah ke negara lain.
-
Periode penjajahan Belanda. Pemimpin tidak lagi melalui pemilihan oleh rakyat tetapi ditetapkan oleh Belanda.
-
Periode ORBA: Diterapkan dua struktur birokrasi, yaitu MILITER dan SIPIL.
orcid.org/0000-0003-4662-7661
